{"id":1154,"date":"2020-05-08T01:40:25","date_gmt":"2020-05-08T01:40:25","guid":{"rendered":"http:\/\/keckarangtengah.demakkab.go.id\/?p=1154"},"modified":"2020-05-08T01:40:25","modified_gmt":"2020-05-08T01:40:25","slug":"data-terbuka-calon-penerima-jps-perlu-verifikasi-ulang-oleh-pemdes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/keckarangtengah.demakkab.go.id\/index.php\/2020\/05\/08\/data-terbuka-calon-penerima-jps-perlu-verifikasi-ulang-oleh-pemdes\/","title":{"rendered":"DATA TERBUKA CALON PENERIMA JPS PERLU VERIFIKASI ULANG OLEH PEMDES"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/h2>\n

Data calon\u00a0penerima<\/strong><\/a>\u00a0jaring pengaman sosial (JPS<\/strong><\/a>) yang diterima pemerintah desa dari Bappeda (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Kabupaten Demak \u00a0masih butuh\u00a0verifikasi ulang<\/strong><\/a>.<\/p>\n

Ada sejumlah temuan nama orang meninggal, perangkat desa hingga anggota dewan yang tercatat dalam data calon penerima bantuan JPS. Sebagai imformasi JPS sendiri bentuk bantuan stimulus untuk penanggulangan dampak\u00a0Covid-19<\/strong><\/a>\u00a0dari Pemkab Demak .<\/p>\n

Bantuan sejumlah Rp 600 ribu itu akan diberikan selama tiga bulan kepada masyarakat terdampak. DPRD dan Pemda sepakat realokasi anggaran APBD untuk penanganan Covid-19<\/p>\n

Kepala Desa Kedunguter \u00a0Kecamatan Karangtengah mengatakan, dari data yang diterimanya dari Dinsos, ia menemukan beberapa warga yang sudah meninggal masuk dalam usulan penerima. Selain itu, salah satu perangkat desa juga masuk sebagai penerima bantuan.<\/p>\n

Masrukin menambahkan, seharusnya data dari Pemda itu sudah valid sehingga ke depanya data lebih baik. Mungkin, kata dia data penerima JPS itu masih mengacu data lama dan tak\u00a0up to date<\/em>.<\/p>\n

“Buktinya salah satu data di Desa Kedunguter masih saja ada data orang yang meninggal tapi masih masuk data penerima JPS,” katanya ketika dihubungi, Minggu (3\/5\/2020).<\/p>\n

“Jadi beberapa hari kedepan akan menggelar Musdes dengan BPD, RT RW, tokoh masyarakat. Itu memang dari bapeda di kirim ke desa untuk disuruh veifikasi di desa,” tambah dia.<\/p>\n

“Misal ada orang meninggal, harusnya desa kirim data ke OPD terkait agar lapor untuk NIK dihapus,” imbuhnya, menambahkan.<\/p>\n

Setelah diusulkan dari Pemdes, nanti pihaknya akan melakukan\u00a0verifikasi ulang<\/strong><\/a>\u00a0kembali agar tak terjadi tumpang tindih\u00a0penerima<\/strong><\/a>\u00a0bansos\u00a0JPS<\/strong><\/a>\u00a0Demak. “Kita sudah punya aplikasi dan database. Jadi kami pastikan tidak akan tumpang tindih,” tambah dia.
\n