![\"\"](\"http:\/\/keckarangtengah.demakkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/5e2814bc23f2f.jpeg\")
<\/p>\n<\/p>\n
JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara meminta pemerintah provinsi (Pemprov) hingga pemerintah kota (Pemkot) rajin menelusuri data penduduk yang menjadi calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).<\/p>\n
“Ada Pemprov menyisir keluarga dan komunitas terdampak lainnya, Pemkab dan Pemkot menyisir,” ujar Juliari dalam diskusi daring bertajuk Solidaritas Sosial\u00a0yang digelar Kaukus Perempuan Parlemen, Jumat (8\/5\/2020).<\/p>\n
Juliari mengatakan, pelaksanaan program Jaring Pengaman Sosial tidak seluruhnya dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Program Jaring Pengaman Sosial juga dilaksanakan oleh beberapa instansi di luar Kemensos.<\/p>\n
“Ada Kemendes, Pemprov, dan Pemkab. Jadi tidak semua kami tangani, maka dari itu harus berlapis-lapis,” kata Juliari.<\/p>\n
Ia menuturkan, apabila kepala daerah rajin dan berintegritas, maka seharusnya penyisiran tersebut dapat dilakukan. Sehingga, program yang sudah disiapkan pemerintah pusat dapat dirasakan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.<\/p>\n
“Sehingga dana yang sudah direalokasi menjangkau masyarakat yang terdampak,” kata dia.<\/p>\n
“Ini harus dilihat utuh lagi, sehingga benar-benar bisa menanggulangi Covid-19 lebih bijak lagi,” tambah Juliari.<\/p>\n
Sebelumnya, Juliari mengatakan penyaluran bantuan sosial ( bansos) tidak mungkin sepenuhnya bisa tepat sasaran. Hal tersebut diungkapkan Juliari menanggapi pemberitaan dan keluhan masyarakat perihal bansos untuk warga terdampak Covid-19 yang salah sasaran.<\/p>\n
“Memang tidak mungkin yang namanya penyaluran (bansos) 100 persen tepat sasaran. Menurut saya, kalau kita hidup di surga mungkin (bisa). Nah, selama kita hidup di dunia ini pasti ada saja yang tidak tepat sasaran,” ujar Juliari.
\n