{"id":1467,"date":"2020-06-23T08:42:11","date_gmt":"2020-06-23T08:42:11","guid":{"rendered":"http:\/\/keckarangtengah.demakkab.go.id\/?p=1467"},"modified":"2020-06-23T08:42:25","modified_gmt":"2020-06-23T08:42:25","slug":"sosialisasi-desa-sadar-hukum","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/keckarangtengah.demakkab.go.id\/index.php\/2020\/06\/23\/sosialisasi-desa-sadar-hukum\/","title":{"rendered":"Sosialisasi Desa Sadar Hukum"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/p>\n

Karangtengah,-<\/span><\/strong> Sosialisasi Desa Sadar Hukum di Desa Wonowoso Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, di buka Oleh Bapak Camat SOFIYAN, SE.Akt, Senin (22\/06\/2020).<\/span><\/p>\n

Nara sumber dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak dan dari TP PKK Kabupaten Demak. Dari kegiatan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Desa sadar hukum ini merupakan desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swa- daya, memenuhi kriteria sebagai Desa Sadar Hukum dan Kelurahan Sadar Hukum. Desa Binaan atau Kelurahan Binaan dapat ditetapkan menjadi Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum jika diusulkan oleh Camat kepada Bupati\/Walikota, yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Konsep Desa Sadar Hukum pada Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor: PHN. HN.03.05.73 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa \/ Kelurahan Sadar Hukum. Hal ini mengingat konsep tersebut merupakan nama program yang dimiliki BPHN resminya sejak tahun 2008. Untuk menjelaskan konsep tersebut, perlu merujuk tahapan yang ditetapkan oleh BPHN melalui peraturan di atas. <\/span>Tahapan ini dimulai dari Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), Desa Binaan dan Desa Sadar Hukum. <\/span><\/p>\n

Yang dimaksud dengan Keluarga Sadar Hukum atau biasa disingkat Kadarkum adalah kelompok yang terdiri dari beberapa keluarga yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Setelah suatu desa atau kelurahan memiliki Kadarkum dapat ditingkatkan menjadi Desa Binaan dan kemudian menjadi Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum.<\/span><\/p>\n

Setiap kriteria harus didukung bukti tertulis dari instansi yang berkaitan. Adapun prosedur yang harus ditempuh agar suatu desa atau kelurahan dapat ditetapkan sebagai desa\/ kelurahan sadar hukum dari kriteria tersebut tersirat bahwa perilaku warga desa yang menjadi sasaran binaan akan menjadi indikator penetapan Desa Sadar Hukum. Desa yang berhasil mencapai status sebagi Desa Sadar Hukum akan memperolah penghargaan Anubhawa Sasana Desa.<\/span><\/p>\n

Dalam lampiran II peraturan tersebut, dijelaskan beberapa mekanisme untuk melakukan pembentukan dan pembinaan desa\/kelurahan binaan sampai menjadi desa\/kelurahan sadar hukum.<\/span><\/p>\n

Adapun beberapa mekanismenya adalah sebagai berikut:
\n1. Pembentukan Desa\/Kelurahan Sadar Hukum diawali dengan penetapan suatu desa\/kelurahan yang telah mempunyai Kadarkum menjadi Desa\/Kelurahan Binaan.
\n2. Usul penetapan dilakukan oleh Camat kepada Bupati\/ Walikota\/Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM.
\n3. Bupati\/Walikota menetapkan dengan surat keputusan suatu Desa\/Kelurahan menjadi Desa\/Kelurahan
\n4. Desa\/Kelurahan Binaan dibina terus untuk menjadi Desa\/ Kelurahan Sadar Hukum.
\n5. Desa\/Kelurahan Binaan dibina terus untuk menjadi Desa\/ Kelurahan Sadar Hukum setelah mempertimbangkan usul Bupati\/Walikota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM<\/span><\/p>\n

<\/div>\n