Alokasi Dana Desa tahap I Kecamatan Karangtengah  Kabupaten Demak, sudah cair alias keluar. (more…)

Camat Karangtengah  melalui Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 melakukan Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) di seluruh desa, se-Kecamatan Karangtengah , Kabupaten  Demak. Pembentukan tim ini adalah upaya untuk mewujudkan transparansi pengelolaan penggunaan anggaran dana desa di Kecamatan Karangtengah dan sebagai syarat pencairan DD tahap 2. (more…)

PEMERINTAH Kabupaten Demak terus berbenah mengatasi kemiskinan.. Salah satunya aktif melakukan validasi data kemiskinan. Agar, bantuan sosial (bansos) yang diprogramkan Kementrian Sosial sampai pada keluarga penerima manfaat (KPM) yang membutuhkan. (more…)

Bupati Demak memimpin langsung Video Conference terkait dengan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten  Dalam Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19. Rabu (30/4). (more…)

Camat Karangtengah, Sofiyan membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahap Pertama Tahun Anggaran 2019 di seluruh desa di Kecamatan Karangtengah. Pembentukan tim ini adalah upaya untuk  mewujudkan transparansi pengelolaan penggunaan anggaran dana desa di Kecamatan Karangtengah. (more…)

Menindaklanjuti adanya program listrik gratis dari PLN untuk masyarakat terdampak Covid-19 harus  tersosialisasikan dengan baik. (more…)

Data calon penerima jaring pengaman sosial (JPS) yang diterima pemerintah desa dari Bappeda (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Kabupaten Demak  masih butuh verifikasi ulang. (more…)

Jajaran Kecamatan Karangtengah  melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) penggunaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahap 3 tahun anggaran 2019 sekaligus dilakukan pembinaan pemerintahan kelurahan dan desa, 5 Mei 2020. (more…)

Sebagai langkah antisipasi menghadapi Virus Corona (COVID-19), Kantor Kecamatan Karangtengah  melakukan tahapan screening terhadap pengunjung yang datang ke Kantor Kecamatan. (more…)

Bahwa sesuai  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang terkandung makna sebagai refleksi dari nilai-nilai akuntabilitas dan wahana untuk menganalisis kondisi, seputar permasalahan dan kinerja pemerintahan daerah di tahun sebelumnya. (more…)